Transformasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah melalui Data Terbuka & Pelibatan Publik yang Inovatif

Pentingnya Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Sepertiga anggaran belanja pemerintah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ). PBJ pemerintah adalah pasar terbesar di dunia dengan nilai pembelanjaan mencapai US$13 triliun per tahun.

PBJ pemerintah merupakan fondasi utama pelayanan publik yang bermanfaat melalui mekanisme pembelian barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tak sedikit pemerintah yang tidak memahami apa yang diadakan, apa yang dijual, nilainya, waktu pengadaan, dan siapa mitra kontrak pengadaan. Sektor ini adalah juga sektor publik dengan risiko korupsi yang tertinggi.

Situasi ini dapat diubah dengan membuka proses PBJ pemerintah. Transformasi praktik PBJ dapat dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam kerja sama untuk reformasi, mengedukasi pengguna sistem PBJ pemerintah, merespons masukan, dan membangun keterbukaan data & perangkat untuk mendorong perubahan yang sistematis.

Perekonomian modern membutuhkan ekosistem PBJ pemerintah yang maju dan berbasis data. Kami menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan warga untuk membangun ekosistem yang lebih baik.

Keterbukaan pengadaan berbicara tentang penyediaan dan pemanfaatan informasi pengadaan yang terbuka, mudah diakses, dan tepat waktu agar warga dan sektor swasta dapat terlibat dalam mengatasi masalah dan memberikan hasil.

Keterbukaan pengadaan bisa dilakukan!

Kami telah mencatat berbagai manfaat berikut:

  • Nilai manfaat uang yang lebih baik untuk K/L/PD
  • Kompetisi lebih adil dan setara bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil
  • Barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang diterima masyarakat lebih berkualitas
  • Kecurangan dan korupsi dapat dicegah
  • Analisis yang lebih cerdas dan solusi yang lebih baik bagi permasalahan masyarakat

Keterbukaan menghasilkan perbaikan yang bermakna bagi pemerintah (pemahaman, analisis, dan efisiensi yang lebih baik), bagi  pelaku usaha (kompetisi lebih adil, kemudahan melakukan riset pasar, kewirausahaan meningkat), dan masyarakat sipil (integritas lebih tinggi, pelaksanaan layanan dapat dipantau dan dilacak dengan lebih mudah)

Peran keterbukaan pengadaan dalam menjawab tantangan di bidang-bidang kunci kebijakan publik Cerita di Bahasa Indonesia | Cerita Lain di Bahasa Inggris

Yang Baru Di Bahasa Indonesia Dari Kami

Guide
Pembelajaran COVID-19

Temuan dan rekomendasi dari 12 negara untuk PBJ Pemerintah dalam kondisi darurat yang lebih baik

Guide
Mematahkan Mitos PBJ Pemerintah

Laporan Mematahkan Mitos PBJ Pemerintah

Guide
Panduan data PBJ untuk Penanganan Covid-19

Panduan pengumpulan, publikasi, dan visualisasi data PBJ pemerintah untuk penanganan COVID-19

Guide
Insiprasi PBJ untuk Pemerintah Daerah

‘Alarm’ integritas: Keterbukaan data sebagai solusi

Visi kami adalah sistem pengadaan yang modern dan efisien serta dapat diakses oleh siapa saja

Kami mendukung reformasi sistemis untuk PBJ pemerintah yang lebih adil dan efektif. Kami membantu memperluas inovasi. Dan kami membangun komunitas global untuk membentuk dan berbagi informasi tentang kebijakan, data, perangkat, dan bukti-bukti agar reformasi dapat terlaksana.

Bagi kami, keterbukaan pengadaan adalah suatu perjalanan, bukan tujuan akhir. Ilustrasi berikut menggambarkan tahap-tahap yang umum dilalui suatu reformasi hingga menghasilkan perubahan yang nyata dan sistemis. Klik pada setiap tahap untuk melihat informasi lebih jauh.

Menerbitkan, menggunakan, dan memperbaiki kualitas data terbuka

Dunia sedang berubah ke arah digital. Kami membantu penataan ulang PBJ pemerintah, mulai dari perencanaan, tender, penentuan pemenang, hingga manajemen kontrak agar menjadi layanan digital yang mudah diakses. Layanan disertai data terbuka berformat standar untuk memungkinkan pengumpulan data dan analitik bisnis secara otomatis, dan agar pelbagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan informasi.

 

Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengawasan

Peningkatan transparansi dan informasi adalah sarana; tindak lanjut terhadap informasi itulah yang menciptakan perubahan. Pelibatan dan respons terhadap pemangku kepentingan menghasilkan perencanaan, pengadaan, dan manajemen kontrak yang lebih baik. Bukti-buktinya jelas: penyertaan mekanisme umpan balik ke dalam siklus PBJ pemerintah memacu kompetisi, persaingan yang adil, dan kinerja yang lebih baik.

Mengukur, mengadaptasi, dan melembagakan reformasi

Perubahan tidak mudah dan kemajuan tidak pernah berjalan linear. Sebab itu, penting untuk bersikap cekatan, memiliki ruang untuk mencoba pendekatan baru, mengukur kemajuan, dan mau beradaptasi. Untuk berhasil, diperlukan mitra. Komunikasikan pencapaian untuk membangun rasa percaya dan keterlibatan.

Kebijakan dan proses yang baru juga perlu ditanamkan agar menjadi praktik dan bagian dari perubahan hukum serta kelembagaan.

 

Menetapkan tujuan kebijakan untuk PBJ pemerintah

Inti dari keterbukaan kontrak adalah hasil yang lebih baik dari kegiatan pengadaan dan kontrak pemerintah.

Keseluruhan tahap pengadaan haruslah lebih sederhana, mudah diakses, dan inklusif, serta dirancang bersama pengguna sistem dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memaksimalkan partisipasi, integritas, dan efisiensi.

Kami mendukung semua pihak yang menginginkan perubahan untuk menetapkan, mengukur, dan mencapai tujuan-tujuannya.

 

Norma global yang baru

Keterbukaan pengadaan telah menjadi norma global baru yang disarankan dan didukung oleh berbagai forum global, seperti G7, G20, OECD, Komisi Eropa, Bank Dunia, dan Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang korupsi, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Inisiatif global untuk keterbukaan pemerintah dan data, seperti Open Government Partnership dan Open Data Charter, juga mendukung keterbukaan PBJ pemerintah sebagai isu prioritas. Data tentang relasi komersial pemerintah dengan pihak ketiga adalah salah satu data terpenting: data yang menunjukkan sumber dana dan kekuasaan di pemerintah.

Tentang OCP

Open Contracting Partnership adalah organisasi 501(c)(3), yaitu organisasi independen nirlaba yang bekerja di lebih dari 50 negara.

Kami adalah bentuk kolaborasi antara aktor pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan penggiat teknologi yang mendobrak sekat-sekat di antara para pelaku ini. Dengan tujuan membuka dan mengubah wajah pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh dunia, kami membawa keterbukaan data dan pemerintah untuk memastikan dana publik digunakan secara terbuka, adil, dan efektif. Kami berfokus pada pengadaan publik sebagai sektor penyerap anggaran tertinggi di sebagian besar pemerintahan. Sektor ini merupakan sektor paling berisiko mengalami korupsi, sementara perannya sangat penting untuk memastikan warga mendapatkan layanan yang selayaknya

Kami mendorong perbaikan signifikan dalam nilai manfaat uang, integritas, dan pelaksanaan layanan dengan mengubah pengadaan barang dan jasa pemerintah dari proses manual yang tertutup menjadi sistem digital yang lebih adil, efisien, dan dirancang sebagai sistem terbuka.

Hubungi Kami

Nanda Sihombing,
Senior Program Manager for Asia